Makanan Jadi Media Selundupan: Tahanan KPK Bawa Rp 320 Juta

Makanan Jadi Media Selundupan: Pada 9 September 2024, dalam persidangan kasus dugaan pungutan liar di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), terpidana korupsi lingkar Pulau Bengkalis, Firjan Taufa, memberikan kesaksian yang mengejutkan. Firjan mengaku pernah menyelundupkan uang sebesar Rp 320 juta ke dalam Rutan KPK melalui makanan. Pengakuan ini menyingkapkan betapa kompleks dan terorganisirnya jaringan pungutan liar di dalam lembaga penegakan hukum yang seharusnya bersih dari tindakan korupsi.

Peran Firjan Taufa sebagai Korting di Rutan KPK

Dalam persidangan tersebut, Firjan mengungkapkan bahwa ia pernah bertugas sebagai “korting” di Rutan KPK pada Desember 2022. Korting adalah istilah yang digunakan untuk tahanan yang bertanggung jawab mengurus uang pungutan liar yang diambil dari tahanan lainnya. Firjan menjelaskan bahwa sebelum ia meninggalkan Rutan KPK, tugasnya sebagai korting digantikan oleh Sahat Tua Simanjuntak.

Firjan menyatakan, “Iya, dulu saya digantikan oleh Sahat Tua Simanjuntak.” Selama masa transisinya, Firjan memberikan penjelasan kepada Sahat mengenai tugas-tugasnya, termasuk pengumpulan uang pungutan dari para tahanan.

Pengumpulan Uang Pungli dari Para Tahanan

Selama bertugas sebagai korting, Firjan berhasil mengumpulkan uang pungli dari para tahanan sebesar Rp 320 juta. Uang tersebut dikumpulkan melalui rekening atas nama Gunawan Kristiyanto, yang menjadi perantara dalam transaksi pungli tersebut. Firjan mengungkapkan bahwa ia menyerahkan uang tersebut kepada pihak pengurus rutan dalam bentuk tunai saat dirinya meninggalkan tugas.

Perintah dari Tahanan Lain: Yoory Corneles Pinontoan

Dalam pengakuannya, Firjan juga mengungkapkan bahwa ia bertindak atas perintah dari korting sebelumnya, yakni Yoory Corneles Pinontoan, tersangka kasus pengadaan lahan Perumda Sarana Jaya. Yoory memberi perintah untuk melanjutkan pengumpulan uang pungli di Rutan KPK, yang kemudian diteruskan kepada pihak luar yang bekerja sama dalam penyelundupan tersebut.

Metode Penyelundupan: Uang Diselundupkan Lewat Makanan

Pengakuan paling mengejutkan dalam sidang ini adalah bagaimana Firjan berhasil menyelundupkan uang tunai tersebut ke dalam Rutan KPK. Firjan mengungkapkan bahwa uang diselundupkan secara bertahap dengan menggunakan media makanan. “Lewat makanan, Pak,” jawab Firjan ketika jaksa menanyakan bagaimana uang tersebut dimasukkan ke dalam rutan.

Firjan menjelaskan bahwa adik dari Yoory Corneles Pinontoan, Hendry Petrus, adalah pihak luar yang membantu operasi penyelundupan uang tersebut. Hendry secara sistematis memasukkan uang ke dalam makanan yang kemudian diserahkan ke Rutan KPK.

Detail Penyelundupan Uang Melalui Makanan

Dalam penjelasannya, Firjan menyebut bahwa penyelundupan dilakukan dengan cara mencicil, sehingga tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Uang yang diselundupkan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tahanan serta memfasilitasi pembayaran kepada pihak-pihak tertentu di dalam rutan. Metode ini melibatkan banyak pihak dan memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan di Rutan KPK.

Reaksi Jaksa KPK terhadap Pengakuan Firjan

Jaksa KPK yang hadir dalam persidangan terlihat terkejut dengan pengakuan Firjan. Pengungkapan ini memberikan pandangan baru mengenai metode penyelundupan uang di dalam Rutan KPK yang dilakukan dengan sangat terorganisir. Jaksa menanyakan lebih lanjut tentang bagaimana sistem ini berjalan dan siapa saja yang terlibat dalam proses pungutan liar tersebut.

Terdakwa Lain dalam Kasus Pungutan Liar di Rutan KPK

Dalam kasus ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK atas dugaan melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK dengan total mencapai Rp 6,3 miliar. Selain Firjan, nama-nama lain yang terlibat dalam jaringan pungutan liar ini juga termasuk sejumlah pejabat rutan yang bertugas saat itu.

Sistem Pungutan Liar di Rutan KPK

Pengakuan Firjan mengungkapkan adanya sistem pungutan liar yang terorganisir di Rutan KPK. Sistem ini melibatkan tahanan yang berperan sebagai koordinator, atau disebut korting, yang mengumpulkan uang pungli dari tahanan lain. Uang tersebut kemudian digunakan untuk keperluan pribadi tahanan atau diberikan kepada pihak-pihak tertentu di dalam rutan, termasuk petugas yang seharusnya menjaga integritas dan keamanan di Rutan KPK.

Kelemahan Pengawasan di Rutan KPK

Kasus ini menyoroti kelemahan pengawasan di dalam Rutan KPK, di mana praktik pungutan liar bisa berlangsung secara sistematis dan tidak terdeteksi dalam jangka waktu yang cukup lama. Metode penyelundupan uang melalui makanan menunjukkan bahwa ada celah besar dalam sistem keamanan dan kontrol yang seharusnya diimplementasikan di lembaga pemasyarakatan yang dijalankan oleh KPK.

Dampak Sosial dan Hukum dari Kasus Ini

Kasus pungutan liar dan penyelundupan uang di Rutan KPK ini menimbulkan dampak serius terhadap kredibilitas KPK sebagai lembaga anti-korupsi. Pengungkapan praktik korupsi di dalam rutan yang dikelola oleh lembaga penegakan hukum ini memperburuk persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Reformasi Sistem di Rutan KPK

Makanan Jadi Media Selundupan: Kasus ini juga menimbulkan urgensi untuk mereformasi sistem pengelolaan Rutan KPK. Pihak berwenang diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan keamanan di Rutan KPK guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Langkah-langkah seperti peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan tahanan dapat menjadi bagian dari upaya reformasi tersebut.

Kesimpulan: Makanan Jadi Media Selundupan

Kasus Firjan Taufa membuka mata tentang betapa pentingnya integritas dan pengawasan di semua lini, termasuk di dalam Rutan KPK. Penyalahgunaan kekuasaan dan praktik pungli yang dilakukan oleh tahanan dan oknum petugas rutan harus menjadi perhatian utama dalam upaya reformasi sistem pemasyarakatan. KPK, sebagai lembaga yang berdiri untuk memerangi korupsi, harus memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik-praktik seperti ini di lembaga yang seharusnya menjadi contoh bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan mengambil langkah-langkah tegas dan melakukan reformasi yang menyeluruh, diharapkan kepercayaan publik terhadap KPK dan sistem hukum dapat dipulihkan.